Batam, Rabu (27/8/2025) – Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Pemerintah (LSM TKP) DPD Kota Batam menggelar silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Batam, Kamaludin. Pertemuan ini tidak hanya untuk menjalin komunikasi, tetapi juga menjadi forum strategis dalam mendorong pengawasan kebijakan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus LSM TKP DPD Batam dan Ketua Umum LSM TKP, Syamsuddin (Ciwa). Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Batam, Kamaludin, menyambut baik kedatangan rombongan LSM TKP.
Ketua LSM TKP DPD Batam, Haris, memaparkan bahwa LSM TKP hadir dengan empat fokus utama:
1. Pengembangan keanggotaan dan pengembangan usaha
2. Bidang sosialisasi dan pengawasan rencana dan penggunaan anggaran pemerintah
3. Bidang sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis pemerintah
4. Bidang advokasi ,sosial, dan pemberdayaan masyarakat
Usulan Pembentukan Komisi Informasi Publik dan Keterlibatan Masyarakat
Ketua Umum LSM TKP, Syamsuddin (Ciwa), mengajukan usulan strategis agar Komisi Informasi Publik (KIP) dibentuk di Kota Batam, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, keberadaan KIP di daerah akan memperkuat mekanisme transparansi dan membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan.
"Selama ini masyarakat sering kesulitan mengakses informasi yang menjadi hak mereka. Dengan adanya KIP, semua keputusan strategis pemerintah dapat diawasi secara terbuka," tegas Syamsuddin.
LSM TKP Soroti Pola Hibah Kesbangpol yang Berulang
Dalam forum ini, Haris menyoroti indikasi penyalahgunaan wewenang terkait dana hibah yang dikelola Kesbangpol. Ia menilai, praktik pemberian hibah secara terus-menerus kepada instansi vertikal menyalahi prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran.
"Berdasarkan analisis kami, terdapat pola penganggaran hibah yang sama setiap tahun kepada instansi vertikal. Ini menimbulkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan. Padahal, aturan jelas menyebutkan hibah harus bersifat selektif, akuntabel, dan memiliki asas keadilan," ujar Haris.
Haris juga menegaskan bahwa LSM TKP tidak anti-pemerintah, tetapi menginginkan adanya keterbukaan. "Kami bukan memusuhi pemerintah, namun menginginkan transparansi agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga," tambahnya.
Evaluasi dan Rekomendasi LSM TKP
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, LSM TKP menyampaikan evaluasi dan solusi konkret:
✅ 1. Audit Independen terhadap Dana Hibah
Dilakukan audit menyeluruh terhadap pola penyaluran hibah Kesbangpol untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dan penganggaran berulang yang tidak tepat sasaran.
✅ 2. Pembentukan Komisi Informasi Publik Daerah
Segera membentuk KIP sebagai sarana resmi untuk menjamin keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU 14/2008.
✅ 3. Pelibatan LSM dan Masyarakat dalam Pengawasan APBD
Mendorong DPRD dan Pemerintah Kota Batam untuk membuat regulasi atau forum resmi yang melibatkan masyarakat sipil dalam proses evaluasi APBD.
✅ 4. Penyusunan Roadmap Transparansi Pemerintah Daerah
Membuat dokumen kebijakan yang memuat target, indikator, dan mekanisme transparansi yang bisa diakses publik secara digital.
✅ 5. Peningkatan Kapasitas UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi
Mendorong anggaran yang lebih proporsional untuk pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat agar manfaat pembangunan lebih merata.
Komitmen DPRD Kota Batam
Menanggapi masukan tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Kamaludin mengapresiasi langkah LSM TKP. “Fungsinya dalam pengawasan hampir sama dengan dewan, hanya saja DPRD memiliki fungsi legislasi. Kami siap mendukung keterlibatan masyarakat untuk pengawasan agar pembangunan Batam lebih transparan,” ujarnya.
Kemudian Ketua Umum LSM TKP Syamsuddin langsung menyambut, terimakasih atas apresiasi nya dari Ketua DPRD Kota Batam, namun sedikit berbeda hanya saja DPRD Kota Batam Di gaji, LSM TKP bersifat sosial dalam mengawasi
LSM TKP menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara kritis namun konstruktif, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)