TANPA PERINGATAN, LANGSUNG DIHANCURKAN SAAT JAM MAKAN SIANG! MAKANAN BERCERAKAN DI TANAH, 17 KELUARGA HANCUR HIDUPNYA!
PEDAGANG MENGADU KE INSPEKTORAT: "INI BUKAN PENERTIBAN, INI PERBUATAN SEWENANG-WENANG!"
KEJAMNYA TINGKAT DEWA!
📅 Batam-prismatimes.com- 28 April 2026 Aksi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam di kawasan depan PT Wasco, Tanjung Uncang, pada Selasa (27/4/2026) kemarin, bukan hanya menuai protes, tapi langsung memicu kemarahan besar seluruh masyarakat Batam!
Dinilai tidak mengindahkan aturan, tidak punya hati, dan dilakukan secara MEMBABI BUTA, puluhan warung makan yang menjadi sumber nafkah 17 keluarga dihancurkan dalam sekejap mata.
FAKTA MENGERIKAN YANG TERJADI:
1. TANPA PEMBERITAHUAN, LANGSUNG BONGKAR!
Menurut keterangan para korban, tidak ada surat peringatan, tidak ada teguran lisan, tidak ada tahapan persuasi sama sekali. Petugas datang, lalu langsung merubuhkan bangunan-bangunan warung tersebut seolah tidak ada nilai harkat dan martabat manusia di sana.
"Penertiban yang dilakukan tidak berprikemanusiaan. Tidak ada tahapan, tidak ada pemberitahuan apa-apa, langsung saja dihancurkan," tegas Andi, Ketua Asosiasi Pedagang setempat dengan nada penuh emosi.
2. DILAKUKAN SAAT JAM SIBUK MAKAN SIANG!
Yang membuat perbuatan ini semakin terlihat tidak berakal dan kejam, penertiban dilakukan tepat saat jam makan siang! Di saat para pedagang sedang sibuk melayani pembeli, di saat masakan sudah matang dan siap disantap, tiba-tiba datang petugas dan meratakan tempat itu.
"Semua masakan yang sudah disiapkan dan dihidangkan berantakan dan berserakan di tanah. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun yang kami lihat dari wajah mereka," tambah Andi pilu.
Bayangkan! Uang hasil keringat seharian, bahan makanan yang sudah dibeli mahal-mahal, hancur begitu saja menjadi sampah di tanah dalam hitungan menit. Kerugian mereka mencapai jutaan rupiah!
3. DIBENARKAN ATAS PERINTAH LANGSUNG?
Para pedagang juga membeberkan bahwa aksi keras ini dilakukan atas perintah langsung dari oknum bernama Pak Jondri dari jajaran Satpol PP. Ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) di Satpol PP memang sekejam ini? Atau ini hanya ulah oknum yang merasa berkuasa lalu seenaknya menindas rakyat kecil?
NASIB PILU SEKARANG: BERJUALAN DARURAT DI BAWAH TERPAL
Setelah warungnya rata dengan tanah, para pedagang ini tidak punya pilihan lain. Mereka harus tetap hidup, harus tetap memberi makan anak istri.
Kini, mereka terpaksa berjualan secara darurat. Hanya menggelar terpal di pinggir jalan, menata barang seadanya, berteduh di bawah panas matahari dan terpaan angin, tanpa ada kepastian hukum maupun perlindungan.
"Kami harus tetap hidup dan memberi makan keluarga. Tidak ada solusi yang diberikan, jadi kami berjualan bentang saja di pinggir jalan," keluh salah satu pedagang dengan suara lirih dan penuh kepasrahan.
AKHIRNYA MENGADU KE INSPEKTORAT: MINTA KEADILAN!
Merasa diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka dilanggar habis-habisan, 17 pedagang ini akhirnya berbondong-bondong mendatangi Inspektorat Daerah Kota Batam untuk mencari keadilan.
Mereka diterima oleh tim dari Inspektorat antara lain Ersi, Muhamad Samad, dan Desi. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan 3 tuntutan utama:
1. Menuntut pemeriksaan atas dugaan penertiban yang melanggar prosedur hukum.
2. Meminta pertanggungjawaban atas kerugian materi yang mereka alami.
3. Meminta perlindungan hukum agar tidak ditindas lagi.
INI UJIAN BAGI PEMERINTAH BATAM!
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik dan menjadi ujian berat bagi integritas Pemerintah Kota Batam.
Masyarakat bertanya-tanya:
✅ Apakah akan ada tindakan tegas terhadap oknum yang bertindak di luar prosedur?
✅ Apakah kerugian pedagang akan diganti?
✅ Atau kasus ini nanti akan ditutup-tutupi dan hilang begitu saja tanpa kejelasan?
Bagi para pedagang, ini bukan sekadar soal lapak berjualan. INI SOAL HAK UNTUK HIDUP DAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI MANUSIA YANG BERHARGA!
Jangan biarkan kekuasaan digunakan untuk menindas yang lemah. Keadilan harus ditegakkan!
ardie
⚠️ CATATAN REDAKSI:
Berita ini disampaikan berdasarkan keterangan langsung dari para korban dan sumber terpercaya. Kami berharap pihak berwenang dapat menindaklanjuti kasus ini dengan bijaksana dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
