BATAM –prismatimes.com- Keberadaan bandara serta puluhan pelabuhan internasional di Batam dinilai memiliki potensi pendapatan yang sangat besar. Pengamat publik, Aksa Hallatu, menyoroti hal ini dan meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapatkan bagian keuntungan berupa pajak dari aktivitas yang berjalan di kedua fasilitas vital tersebut.
Menurut Aksa, contoh nyata terlihat pada Bandara Soekarno-Hatta yang secara wilayah masuk ke Provinsi Banten. Keberadaan bandara besar tersebut terbukti mampu mendongkrak Pendapatan Daerah (PAD) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten secara signifikan. Hal serupa seharusnya juga berlaku di Batam.
"Kita contohkan Bandara Soekarno-Hatta masuk wilayah Banten dan menambah PDRB provinsi itu. Seharusnya kita sadari hal yang sama juga bisa terjadi di Batam," ungkap Aksa Hallatu dalam diskusi publik, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, selama ini pengelolaan pembangunan, pelayanan publik hingga pengendalian kepadatan penduduk di Batam sepenuhnya berada di bawah Badan Pengusahaan (BP) Batam, karena saat ini belum ada struktur pemerintahan kota yang berjalan penuh. Padahal, keberadaan Pemko sangat dibutuhkan untuk mengelola pendapatan daerah demi membiayai pembangunan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.
"Apapun sektor yang bernilai usaha, hasilnya harus kembali ke daerah. Selama ini, bagi hasil maupun anggaran masih diambil oleh BP Batam, namun diharapkan ada mekanisme pengembalian ke Pemko agar pemerintah kota punya wewenang dan anggaran yang cukup," tegasnya.
Batam dikenal sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Tercatat ada sekitar 5 hingga 6 pelabuhan feri internasional yang beroperasi hampir 24 jam setiap harinya. Volume aktivitas ini, kata Aksa, menghasilkan perputaran uang yang luar biasa besar.
"Potensi pendapatannya bisa mencapai Rp4 hingga Rp5 triliun per tahun. Semua sektor dan pergerakan ekonomi di sana harus dipantau, dicegah kebocorannya, dan melibatkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bapedal) agar pajak yang seharusnya masuk, tersetor dengan benar. Jika transparan, tidak akan ada lagi cerita minimnya pendapatan daerah," jelasnya.
Aksa menegaskan, meski saat ini BP Batam masih memegang kendali pengelolaan, namun secara administrasi kependudukan dan pelayanan masyarakat, wilayah tersebut berada di bawah naungan Pemko Batam. Oleh karena itu, Pemko berhak mendapatkan bagian keuntungan dari aktivitas bandara dan pelabuhan.
Ia pun meminta penjelasan resmi dari Wali Kota Batam yang juga merangkap sebagai Kepala BP Batam, maupun Wakil Wali Kota. Pertanyaan utamanya: apakah selama ini Pemko sudah menerima pemasukan pajak dari kedua sektor tersebut? Jika belum, bagaimana skema agar keuntungan ekonomi dari fasilitas vital ini bisa mengalir ke kas daerah?
"Harapan kami, ada keuntungan, ada profit yang masuk. Saya yakin selama ini belum ada. Padahal aktivitasnya tidak pernah mati, 24 jam beroperasi. Uang berputar di sana, sudah sepatutnya ada persentase pajak yang masuk ke Pemko Batam," ujar Aksa.
Dengan tambahan pendapatan dari sektor ini, ditambah bantuan anggaran pusat dan provinsi, Aksa optimis Batam bisa segera mewujudkan cita-citanya menjadi kota modern yang maju dan sejahtera.
ardie