BATAM –prismatimes.com- Pengelolaan retribusi parkir di Kota Batam kembali menjadi sorotan tajam. Tokoh pemerhati publik, Aksa Hallatu, bersama Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, bersatu suara menuntut adanya audit menyeluruh dan perhatian serius terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor parkir.
Keduanya menilai kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam dinilai sangat buruk dan tidak becus mengelola potensi besar tersebut, hingga memunculkan dugaan kuat adanya "permainan" di dalamnya.
"Parkir Penuh, Tapi Setoran Minim"
Ruslan Sinaga menegaskan, fakta di lapangan menunjukkan area parkir di berbagai sudut kota selalu penuh dipadati kendaraan. Namun, realitasnya sangat kontras dengan angka setoran yang masuk ke kas daerah.
"Parkir di mana-mana penuh, tapi setoran tidak mencerminkan kondisi itu. Kalau pendapatan tidak naik, berarti ada yang bocor!" tegas Ruslan, Senin (04/05).
Menurut politisi ini, kondisi tersebut bukan lagi masalah teknis semata, melainkan bukti nyata lemahnya pengawasan yang tidak bisa ditoleransi. Ia menilai alasan klasik seperti "target tidak tercapai" sudah tidak relevan dan tidak bisa dijadikan tameng lagi.
Angka Tak Masuk Akal, Desakan Pimpinan Mundur
Dengan ratusan titik parkir yang aktif, setoran yang hanya berkisar puluhan ribu rupiah per titik per hari dinilai mustahil jika sistem berjalan dengan normal dan jujur.
Ruslan bahkan melayangkan ultimatum keras. Ia meminta agar pimpinan Dishub yang dinilai tidak mampu mengendalikan sistem dan mengamankan aset daerah untuk segera mundur atau diganti.
"Saya minta audit internal dilakukan secara terbuka. Evaluasi harus menyentuh UPT Parkir, koordinator lapangan, hingga mekanisme setoran manual yang rawan manipulasi," ujarnya.
"Jangan sampai uang parkir 'dimakan hantu' – yang ada adalah kelalaian atau permainan yang harus dibongkar!" tambahnya tegas.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Sementara itu, Aksa Hallatu menyoroti lebih dalam terkait indikasi penyalahgunaan wewenang. Ia meminta penegak hukum untuk turun tangan mengusut kasus ini.
"Harus ada perhatian khusus dan audit menyeluruh. Saya menilai kinerja Kepala Dinas Perhubungan tidak becus bekerja. Ada dugaan kuat oknum menyalahgunakan uang parkir untuk kepentingan pribadi, bahkan mereka terlihat kaya dengan uang parkiran," ungkap Aksa.
Ia menekankan bahwa potensi PAD dari parkir sebenarnya sangat besar, namun hasilnya tidak maksimal karena diduga ada praktik korupsi atau kolusi di dalam tubuh Dishub.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Kota Batam belum memberikan tanggapan atau klarifikasi apapun terkait kritik dan tudingan keras tersebut. Redaksi akan terus memantau perkembangan informasi ini.
ardie